Menko PMK, Optimalkan Pendamping Dari PNPM Mandiri

RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2014

RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2014

Sebagaimana amanatkan UU Desa, dalam pembangunan di desa diperlukan pendampingan untuk mengawal perencanaan, monitoring dan pelaporan pengelolaan Dana Desa. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana desa transparan, akuntabel dan efisien. Untuk itu, pedoman tentang penyiapan rekruitmen dan pelatihan pendamping, mendesak disiapkan.

Khusus tentang pendampingan, Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menegaskan, dapat mengoptimalkan kembali para pendamping professional yang selama ini telah berpengalaman mendampingi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti PNPM Mandiri.

Pendekaatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola pembangunan, seperti yang telah ditransformasikan PNPM Mandiri, di akui,berhasil. Masyarakat merasa “dianggap” atau istilah jawanya ‘diuwongke’ atau‘ diorangkan’ dan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan program, sehingga rasa ingin terlibat dan rasa memiliki masyarakat sangat besar.

Selain itu, pendekatan pemberdayaan berhasil dilaksanakan karena mempunyai pilar atau subsistem yang membentuk sistem pemberdayaan masyarkat. Pilar itu meliputi integrasi perencanaan, keberlanjutan pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan peran Pemda dan perlunya tata kelola yang baik.

Secara keprograman PNPM Mandiri sesuai tahapannya akan berakhir pada tahun 2014. Namun, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan pengalaman baik selama ini telah ditransformasikan dalam Undang-undang Desa beserta Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan Nomor 60 Tahun 2014, terutama dalam pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Desa.

PNPM Mandiri sebagai sebuah program, setiap saat bisa berhenti. Setelah prinsip-prinsipnya dilembagakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa maka keberlanjutannya lebih terjamin, begitu pula dengan pendanaannya.

Selain itu, melalui Undang- Undang Desa, dana yang diterima masyarakat akan semakin besar, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk merencanakan program sesuai dengan kebutuhannya.

Pembangunan desa dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”. Desa Membangun adalah upaya yang dilaksanakan oleh Masyarakat Desa dan Kelembagaan Desa untuk membangun desanya, sedangkan “Membangun Desa” adalah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh lembaga diluar desa untuk membantu desa membangun hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh desa.

Oleh karena itu pelaksanaan Undang-undang Desa harus didukung oleh seluruh sektor dan berbagai tingkatan pemerintahan, sehingga diperlukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian yang intensif. Untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan UU Desa tersebut kiranya diperlu dibentuk Tim Pengendali yang beranggotakan lintas sektor, lintas kementerian dan lintas ke-Menko-an.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, suara desa kini akan semakin didengar. Desa kini tidak hanya menjadi fokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

Kini desa tidak boleh lagi menjadi obyek sasaran pembangunan, tetapi menjadi subyek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Bila diibaratkan sebuah wadah, desa dapat menjadi wadah berbagai macam upaya pembangunan lintas sektor dan lintas kementerian lembaga. Namun tidak hanya menjadi wadah, desa juga harus bisa menjadi filter untuk menyaring mana program atau kegiatan yang bermanfaat, sesuai potensi, dan sesuai prioritas pembangunan setempat.

Dengan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif, dokumen perencanaan desa harus dapat mengakomodir aspirasi masyarakat agar teridentifikasi dengan komprehensif segala solusi yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang dialami di desa. Karena perlu kita sadari bahwa sebenarnya kemiskinan merupakan produk dari pembangunan yang tidak mengikutsertakan masyarakat secara menyeluruh.

Dihadapan peserta Rakernas, Menko PMK menyatakan setuju dengan tema yang diangkat sebagai ruh dalam melakukan koordinasi, yaitu Gotong Royong Mewujudkan Desa Membangun. Pesan utamanya adalah bahwa kita, pemerintah lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya, perlu bekerjasama, bahu membahu menciptakan iklim yang kondusif untuk mewujudkan desa membangun’,

Bila sebelumnya ada kepentingan sektoral dalam pelaksanaan program kegiatan, maka kepentingan ini ubah menjadi gerakan yang terpadu dan terkoordinasi untuk mewujudkan desa membangun. Begitu pula dengan pemerintah daerah. Tidak hanya perlu koordinasi lintas kedinasan, tetapi juga perlu adanya penetapan peran dan wewenang masing-masing tingkatan pemerintahan untuk mengawal implementasi Undang-undang Desa.

Kementerian Koordinator PMK melalui Program koordinasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa Semesta, akan mempercepat upaya membangun desa. Seluruh program-program bansos Kementerian dan Lembaga diselaraskan dan diarahkan untuk percepatan pembangunan desa di kawasan 3T, yaitu Desa yang berada di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal, demikian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan dalam kata sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2014, Selasa 23 Desember 2014, di Balai Kartini,Jakarta. (Sesvil)

IPPMI Minta Presiden Pastikan Implementasi Undang-Undang Desa

IPPMIKe depan desa memiliki sumber daya cukup besar untuk mendukung kemandirian masyarakat. Peluang itu, didukung oleh potensi sumber dana yagn cukup banyak. Saat ini, tidak kurang dari enam sumber dana, masuk ke desa. Yakni APBN, alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan APBD Propinsi serta Kabupaten dan Kota, hibah dan lain-lain yang sah dan tidak mengikat. Jika digali dan dikelola dengan benar, desa bisa menerima lebih dari Rp 2,5 Milyar per tahunnya, demikian Rukijo, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) di Jakarta, 20 Desember 2014.

Rukijo menyayangkan, selama ini, masyarakat seringkali hanya terfokus pada dana desa yang bersumber dari APBN saja. Padahal, penganggaran dana yang berasal dari APBN itu masih menyisakan berbagai ketidakpastian akibat data jumlah desa yang terus berubah. “Data terakhir per 10 Desember adalah 74.045 desa,” ujarnya.

Pada sisi lain, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Fasilitator dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan itu.” imbuh Budiman Sudjatmiko, anggota DPR RI yang bernomor anggota 182 dari Dapil Jawa Tengah VIII ini di hadapan peserta Rakernas.

Budiman Sudjatmiko mengakui, peran penting fasilitator pasca implementasi UU Desa. Namun, sebaliknya ia mengingatkan perlunya revolusi mental di kalangan para pendamping masyarakat ini.

Hal senada disampaikan oleh Arie Sujito. Menurut Dosen Sosiologi UGM yang juga peneliti IRE ini, pendamping desa tetap diperlukan. Akan tetapi, mindsetnya harus diubah dari pendamping proyek menjadi pendamping masyarakat, dari fasilitator mekanik menjadi fasilitator organik. “Kalau fasilitator masih mendominasi dan menempatkan masyarakat sebagai obyek, maka sejatinya ia tidak melakukan pemberdayaan, namun kolonialisasi.”

Dalam kesempatan yang sama, Prabawa Eka Soesanta, Badan Diklat Kemendagri dan dewan pakar IPPMI mengingatkan kembali tentang kredo fasilitator yakni pergi kepada masyarakat, tinggal bersama mereka, cintai mereka, layani mereka, belajar dari mereka,bekerja dengan mereka dan mulai dari apa yang mereka miliki. “Fasilitator adalah motivator, dinamisator dan katalisator bagi masyarakat, “pungkas Prabawa.

Rakernas IPPMI akhir tahun 2014 ini, mengeluarkan tiga rekomendasi penting. Pertama, mendesak Presiden Jokowi memastikan implementasi UU Desa, melalui penguatan desa dan pendampingan tahun 2015, serta memberi perhatian khusus pada asset-aset yang berasal dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Kedua, pendampingan masyarakat desa ke depan harus mempertimbangkan kompetensi, dan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan karakteristik wilayah perdesaan dan komunitas yang didampingi. Ketiga, memastikan ketersediaan dana fasilitator untuk penyelesaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat TA 2014”. (IPPMI/Sesvil)

Percepatan Pencairan DUB PNPM Mandiri Perdesaan

Semua jajaran PNPM Mandiri Perdesaan diminta untuk melakuan percepatan langkah pelaksanaan kegiatan di lapangan. Terutama berkaitan dengan Pencairan Dana Urusan Bersama (DUB). Sebab, tahun 2015 tidak ada lagi diatur luncuran Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014.

Pentingnya percepatan pencairan atau realisasi anggaran DUB,baik yang bersumber dari APBN mapun APBD, mengingat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 tidak diatur lagi lanjutan pelaksanaan anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 ke Tahun 2015, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Pencairan anggaran DUB-APBN Tahap III, tanpa harus menunggu pencairan dana APBD sebagai pengganti kebijakan penghematan anggaran pemerintah sebesar 11,8 persen, setelah pencairan DUB (APBN dan ABPD) Tahap II. Hal ini khusus bagi Kabupaten yang mengalokasikan dana daerah.

Progres pencairan dana dimaksud, dilaporkan kepada Direktur Jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri, melalui Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan d.a Jln. Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan atau pada Fax Nomor (021)79196118 dan Email: ppkpmd@yahoo.com dan pnpmmpd@gmail.com selambat-lambatnya 19 Desember 2014.

Demikian arahan Direktur Jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri, melalui surat Nomor 414.2/9203/PMD tertanggal 10 November 2014 tentang percepatan pencairan DUB PNPM Mandiri Perdesaan.(Sesvil/IEC-Kepri)

Penilaian Dan Pemetaan Kompetensi Kader Teknik Desa

Kader Teknik Desa (KTD) dibanyak tempat belum dapat diperankan dan difungsikan secara utuh. Kebanyakan masih diperankan oleh pelaku-pelaku desa lainya, seperti tukang, kepala tukang, pengurus TPK dll. Dan, sering terjadi pergantian, bahkan kekosongan KTD yang tidak segera ditindak lanjuti.
Fasilitator Teknik di kecamatan sebagai pendamping masyarakat menjadi ujung tombak dalam melaksanakan kewajiban meningkatkan kapasitas masyarakat pada aspek ketrampilan teknik prasarana desa, dengan menyiapkan kader-kader masyarakat sebagai KTD.
Fungsi fasilitator sebagai pendamping untuk melakukan transfer ketrampilan teknik kepada masyarakat belum optimal, maka Fasilitator Teknik Kabupaten, Spesialis Infrastruktur RMC dan NMC harus melakukan upaya dan dukungan kepada FT secara berjenjang.
Tahun 2011 telah diluncurkanya Modul Pelatihan KTD sebagai buku pegangan pelatih KTD oleh pelatih/ fasilitator di tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Dengan mempedomani buku tersebut, diharapkan para pelatih memiliki acuan dalam mempersiapkan masyarakat desa menjadi KTD.
Paska pelatihan, hasil dan dampak pelatihan tersebut belum banyak yang menindak lanjuti. Diantaranya mengidentifikasi tingkat ketrampilan yang berhasil diserap oleh tiap peserta latih/ KTD dalam implementasinya di lapangan. Materi mana yang belum dikuasai dan belum dapat dioperasionalkan. Masalah dan kendala yang dihadapi para KTD. Serta, kebutuhan-kebutuhan ketrampilan teknik tambahan yang mendesak diperlukan KTD.
Dengan pemetaan KTD, baik para KTD/ yang bersangkutan, fasilitator dan atau pembimbingpun dapat mengetahui kelebihan kekuranganya secara terperinci, sehingga dapat mengambil langkah tindakan yang tepat.
Melalui Nota Dinas, Team Leader RMC-1, Ismail A. Zainuri, menugaskan Kordinator Provinsi melakukan pemetaan dan penilaian Kader Teknik Desa, secara berjenjang. Laporan hasil pemetaan sudah diterima Kordinator Wilayah, tanggal 14 November 2014.

FPPU Pelanjut Cerita Sukses PNPM Mandiri

Eky,SE.MSi, PJO PNPM-MPd menyimak pemapran hasil pembekalan tugas FPPU dan kerangka kerja ke depan.

Eky,SE.MM, PJO PNPM-MPd menyimak pemaparan FPPU tentang hasil pembekalan tugas dan kerangka kerja ke depan.

Guna percepatan pemberdayaan ekonomi pedesaan, Dirjen PMD, tempatkan satu orang Fasilitator Perguliran dan Pengembangan Usaha (FPPU) tiap kabupaten lokasi PNPM-MPd. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, semua kabupaten mendapat alokasi tenaga pendamping tersebut.

Di Kepri, awal November ini, FPPU sudah mulai bertugas dikabupaten masing-masing. Mereka terdiri dari dua orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Berasal dari Fasilitator Kecamatan PNPM-Mandiri Perdesaan Provinsi Kepri yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan pembekalan tugas di Medan akhir Oktober silam. FPPU dimaksud serta lokasi tugasnya adalah; Theoddorsus H (Kepulauan Anambas), M.Idham (Bintan), Andi Harnita (Karimun), Nuryanto (Natuna) dan Dyan Herawati(Lingga).

Dalam pertemuan dengan Eky,S.E.,M.M., Penanggunjawab Operasional PNPM-MPd Provinsi Kepri, baru-baru ini, para pendamping UPK itu memaparkan hasil pembelajaran selama pembekalan di Medan, kerangka kerja yang menjadi fokus kegiatan ke depan. Serta, tugas dan fungsi utama FPPU.

Secara detail tugas yang menjadi tanggungjawab FPPU adalah; (1). Melakukan review terhadap bantuan teknis kelembagaan dana bergulir, mencakup perencanaan, administrasi dan pelaporan, pengelolaan dokumen adiministrasi, laporan khusus dana bergulir dan pengelolaan kegiatan dana bergulir, serta fasilitasi penguatan kelompok; (2). Melakukan pemeriksaan pengelolaan dana bergulir; (3). Melakukan supervise system pengelolaan dana bergulir dan pelaporan dana bergulir; (4). Mengidentifikasi, memetakan serta melakukan telaah terhadap potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi bagi kelompok penerima dana bergulir, misalnya teknik pengolahan dan produksi, pemasaran dan keberlanjutan usaha; (5). Membuat rencana peningkatan kapasitas untuk penguatan pengelolaan keuangan dana bergulir di UPK, pengembangan usaha kelompok SPP dan kelompok UEP; (6). Memberikan bantuan teknis kepada PL-UPK dalam mendorong pertumbuhan kelompok baru. (7). Memfasilitasi jaringan kerjasama (pengualan kelembagaan dana bergulir dan kelompok) dengan lembaga pembiayaan dalam peningkatan permodalan dan pengembangan usaha kelompok; (8). Melakukan evaluasi kondisi UPK dan kelompok.

Dari uraian  tersebut diatas, terpikul amanah yang cukup berat dipundak FPPU terkait Pengembangan dan Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir serta kelembagaannnya. “Selama ini kelembagaan kita banyak, tetapi miskin action. Sekarang, melalui karya FPPU jejak sukses PNPM Mandiri Perdesaan itu akan terukir dalam sejarah” imbuh PJO Kepri sembari mengingatkan agar FPPU fokus kepada rencana kerja yang telah disusun.

Harapan itu, bukan tanpa alasan. Menurut Andri Yudi, latar belakang keberadaan FPPU adalah untuk menambah ‘darah segar’ memperkuat denyut PNPM Mandiri Perdesaan di tengah masyarakat. Terutama terkait dengan pengembangan dana bergulir. Saat ini, asset dana bergulir di Provinsi Kepri kurang lebih Rp 91 milyar. Sementara, PNPM Mandiri Perdesaan, pada tahun 2014 ini issunya akan berakhir, seiring dengan masa berlakunya RPJM Nasional periode tahun 2010-2014. “Disinilah makna strategis kedudukan FPPU sebagai darah segar dalam keberlajutkan pengelolaan asset program”, pungkas Andri Yudi yang sudah bertugas di Kepri sejak tahun 2009.(Sesvil/IEC Provinsi Kepri)

Lowongan Kerja Sebagai Fasilitator PNPM-MPd di Kepri

Lowongan Kerja Sebagai Fasilitator

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau memanggil putra putri terbaik untuk menjadi Fasilitator / Pendamping masyarakat yaitu :

  1. Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP) = 8 orang
  2. Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT) = 16 orang
  3. Asisten Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (Ass. FKP) = 7 orang
  4. Asisten Fasilitator Kecamatan Teknik (Ass. FKT) = 7 orang

Dengan kualifikasi sebagai berikut :

FK Pemberdayaan atau Asisten FK Pemberdayaan

  1. Pendidikan S1 dari semua bidang ilmu diutamakan pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek pemberdayaan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun, dan D-3 dari semua bidang ilmu dengan pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
  2. Diutamakan memiliki pengalaman berorganisasi dan pernah aktif di kegiatan pemberdayaan masyarakat, pekerjaan sosial, maupun kegiatan pendampingan masyarakat lainnya;
  3. Mengenal budaya dan adat istiadat lokasi tugas, diutamakan dapat berbahasa daerah tempat tugas;
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan;
  6. Pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.

FK Teknik atau Asisten FK Teknik

  1. Pendidikan S1 dari bidang ilmu Teknik Sipil diutamakan pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek pembangunan infrastruktur minimal 3 (tiga) tahun, dan D-3 Teknik Sipil diutamakan dengan pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek infrastruktur minimal 5 (lima) tahun;
  2. Diutamakan memiliki pengalaman berorganisasi dan pernah aktif di kegiatan pemberdayaan masyarakat, pekerjaan sosial, maupun kegiatan pendampingan masyarakat lainnya;
  3. Mengenal budaya dan adat istiadat lokasi tugas, diutamakan dapat berbahasa daerah tempat tugas;
  4. Mampu mengoperasikan komputer;
  5. Sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan;
  6. Pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.

Lamaran dilengkapi CV, foto kopi ijazah, transkrip nilai yang dilegalisir, foto kopi KTP, photo ukuran 4×6 cm sebanyak 2 lembar dan alamat lengkap, nomor telepon/HP yang mudah dihubungi. Lamaran diterima paling lambat tanggal 22 November 2014.

Surat lamaran bisa dikirim melalui Email ke alamat rmc2.pnpm.mpkepri@gmail.com dan pnpm.mpdkepri.fasilitator@gmail.com melalui Kantor Pos atau diantar langsung.

 

Lamaran ditujukan kepada :

Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau

D/a.Kantor Konsultan Manajemen PNPM-MPd Provinsi Kepulauan Riau

Jln. H. Agus Salim No.06  R 01 / RW. V Kelurahan Tanjungpinang Barat

Tajungpinang, Kepulauan Riau – 29113

Nomor Fax./Telp. 0771 313489

 

 

Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa, di Kab. Anambas, Cukup Memadai.

Mat Daud, Fasiliator Kabupaten Keuangan Kepulauan Anambas.

Mat Daud, Fasiliator Kabupaten Keuangan Kepulauan Anambas.

Pengadaaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Anambas, dinilai cukup memadai. Skor rata-rata 72,85. Dari empat lokasi sasaran pada triwulan III, kecamatan Siantan memperoleh nilai terendah yakni 72,22. Sementara skor tertinggi diperoleh Kecamatan Palmatak dengan nilai 75,6. Baru empat lokasi yang telah diaudit, yakni Kecamatan; Jemaja, Palmatak, Siantan Timur dan Siantan, demikian disebutkan dalam laporan audit internal Kabupaten Kepulauan Anambas, periode Agustus 2014.

Temuan audit, umumnya masalah administrasi yang masih lemah. Seperti, tidak ditemukan nama panitia lelang pada berita acara musdes , tidak ada notulensi pertemuan, tidak ada survey harga tiga pembanding, serta dokumen lelang tidak ada di TPK. Semuanya masuk dalam kategori manajerial. Tidak ada temuan dalam kategori implementatif.

Sebenarnya kualifikasi Cukup Memadai (CM), belum termasuk zona aman. Masih terlalu beresiko bila pelaku lalai menindak lanjuti di lapangan. Rentang nilai CM itu antara 61 – 75. Kondisi ini sedikit diatas rata-rata umum. Bahkan ada yang menyatakan, nilai tersebut masih dibawah standar. Baru bisa dikatakan ‘aman’ jika kualifikasi nilai memadai.

Hasil audit ini memberi indikasi bahwa fasilitasi dan pendampingan Fasilitator untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, perlu mendapat perhatian lebih. Walau hasil termasuk kualifikasi cukup memadai. Ini tidak berarti berhenti sampai disitu. Temuan itu menggambarkan kinerja pendampingan dan pengendalian fasilitator serta konsultan.

Menurut Mat Daud, Fasilitator Kabupaten Keuangan, untuk tindak lanjut, usai pelaksanaan audit, rekomendasi lansung diberikan kepada UPK dan TPK. FK diminta untuk mendampingi dan mengendalikan UPK dan TPK yang bersangkutan menindaklanjutinya. Diharapkan, FK lebih disiplin dan meningkatkan kualitas pengendaliannya, imbuh Mat Daud sembari menyadari bahwa apapun kelemahan FK, juga merupakan tanggungjawab Fasilitator Kabupaten.

Peluang untuk meningkatkan kinerja lebih baik, masih cukup terbuka. Kualifiaksi memadai sangat mungkin diperoleh. Bahkan, kualifikasi sangat memadai-pun masih mungkin diraih pelaku PNPM-MPd di Kepri.

Bila pada audit lanjutan nanti, jika masih ditemukan hal yang sama, ini menyatakan bahwa FK tidak berkerja. Sistem manajemen tidak jalan. Di lain pihak, audit internal untuk menjaga setiap proses sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, tidak berfungsi optimal. Hasil audit tidak dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan.

Ini tidak boleh tetjadi, Integritas fasilitator sebagai pedamping “Pemberdayaan Masyarakat” jadi taruhannya. Salah satu hal penting dalam kerja pemberdayaan adalah belajar dari pengalaman menuju yang lebih baik. Penyempurnaan berkelanjutan, merupakan salah satu strategi peningkatan penyadaran dan kapasitas yang selama ini telah menjadi pengalaman baik di PNPM Mandiri Perdesaan.

Sebaliknya, terperosok ke dalam lubang yang sama untuk ke dua kalinya, juga bukan prilaku insan pemberdayaan yang cerdas.  ”Keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya,” demikian pepatah bijak leluhur kita sebagai suluh kehidupan. Semoga!.(Sesvil/IEC Kepri)