Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa, di Kab. Anambas, Cukup Memadai.

Mat Daud, Fasiliator Kabupaten Keuangan Kepulauan Anambas.

Mat Daud, Fasiliator Kabupaten Keuangan Kepulauan Anambas.

Pengadaaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Anambas, dinilai cukup memadai. Skor rata-rata 72,85. Dari empat lokasi sasaran pada triwulan III, kecamatan Siantan memperoleh nilai terendah yakni 72,22. Sementara skor tertinggi diperoleh Kecamatan Palmatak dengan nilai 75,6. Baru empat lokasi yang telah diaudit, yakni Kecamatan; Jemaja, Palmatak, Siantan Timur dan Siantan, demikian disebutkan dalam laporan audit internal Kabupaten Kepulauan Anambas, periode Agustus 2014.

Temuan audit, umumnya masalah administrasi yang masih lemah. Seperti, tidak ditemukan nama panitia lelang pada berita acara musdes , tidak ada notulensi pertemuan, tidak ada survey harga tiga pembanding, serta dokumen lelang tidak ada di TPK. Semuanya masuk dalam kategori manajerial. Tidak ada temuan dalam kategori implementatif.

Sebenarnya kualifikasi Cukup Memadai (CM), belum termasuk zona aman. Masih terlalu beresiko bila pelaku lalai menindak lanjuti di lapangan. Rentang nilai CM itu antara 61 – 75. Kondisi ini sedikit diatas rata-rata umum. Bahkan ada yang menyatakan, nilai tersebut masih dibawah standar. Baru bisa dikatakan ‘aman’ jika kualifikasi nilai memadai.

Hasil audit ini memberi indikasi bahwa fasilitasi dan pendampingan Fasilitator untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, perlu mendapat perhatian lebih. Walau hasil termasuk kualifikasi cukup memadai. Ini tidak berarti berhenti sampai disitu. Temuan itu menggambarkan kinerja pendampingan dan pengendalian fasilitator serta konsultan.

Menurut Mat Daud, Fasilitator Kabupaten Keuangan, untuk tindak lanjut, usai pelaksanaan audit, rekomendasi lansung diberikan kepada UPK dan TPK. FK diminta untuk mendampingi dan mengendalikan UPK dan TPK yang bersangkutan menindaklanjutinya. Diharapkan, FK lebih disiplin dan meningkatkan kualitas pengendaliannya, imbuh Mat Daud sembari menyadari bahwa apapun kelemahan FK, juga merupakan tanggungjawab Fasilitator Kabupaten.

Peluang untuk meningkatkan kinerja lebih baik, masih cukup terbuka. Kualifiaksi memadai sangat mungkin diperoleh. Bahkan, kualifikasi sangat memadai-pun masih mungkin diraih pelaku PNPM-MPd di Kepri.

Bila pada audit lanjutan nanti, jika masih ditemukan hal yang sama, ini menyatakan bahwa FK tidak berkerja. Sistem manajemen tidak jalan. Di lain pihak, audit internal untuk menjaga setiap proses sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, tidak berfungsi optimal. Hasil audit tidak dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan.

Ini tidak boleh tetjadi, Integritas fasilitator sebagai pedamping “Pemberdayaan Masyarakat” jadi taruhannya. Salah satu hal penting dalam kerja pemberdayaan adalah belajar dari pengalaman menuju yang lebih baik. Penyempurnaan berkelanjutan, merupakan salah satu strategi peningkatan penyadaran dan kapasitas yang selama ini telah menjadi pengalaman baik di PNPM Mandiri Perdesaan.

Sebaliknya, terperosok ke dalam lubang yang sama untuk ke dua kalinya, juga bukan prilaku insan pemberdayaan yang cerdas.  ”Keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya,” demikian pepatah bijak leluhur kita sebagai suluh kehidupan. Semoga!.(Sesvil/IEC Kepri)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s